Dua Penghargaan Kementerian Hukum Untuk Kota Jambi, Maulana: Buah Kolaborasi Dan Komitmen Bersama
Jambi – Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi bertepatan dengan upacara memperingati Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Jambi meraih dua penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Walikota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., pada Rabu pagi (19/08/2026) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, S.H., M.H.
Penghargaan pertama diberikan diberikan atas partisipasi dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 dengan predikat Istimewa. Piagam penghargaan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 3 Agustus 2026 dan ditandatangani Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen
Sementara itu, penghargaan kedua diberikan atas kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 penilaian Tahun 2026. Dalam penilaian tersebut, JDIH Kota Jambi berhasil meraih Peringkat II dengan predikat A (Sangat Baik) dan memperoleh nilai 79 di wilayah Provinsi Jambi.
Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan rasa Syukur dan apresiasi atas kedua penghargaan yang diterima. Menurutnya, capain tersebut merupakan hasil kerja Bersama sekaligus buah dari sinergi yang terjalin baik antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai hukum.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.
Ia mengatakan, transformasi digital dalam pelayanan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk mewujudkan pelayanan hukum yang semakin efektif dan mudah diakses.
Dua penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hukum, meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
#Tim Publikasi JDIH Kota Jambi